Berdasarkan pembaharuan terkini melalui UU No. 1 Tahun 2024 (Perubahan Kedua UU ITE), berikut adalah bedah hukum mengenai tindakan tersebut:

Baca Juga : Memahami Aturan Main: Larangan "Double Funding" Dana BOS bagi Guru Sertifikasi dan PPPK Paruh Waktu

1. Pelanggaran Hak Privasi: Menyebar Foto Tanpa Izin

Foto wajah atau citra tubuh seseorang yang dapat diidentifikasi secara unik adalah bagian dari Data Pribadi.

• Dasar Hukum: Pasal 26 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
• Aspek Pidana & Perdata: Selain potensi gugatan perdata atas kerugian yang ditimbulkan, tindakan memindahkan atau mengambil foto milik orang lain tanpa hak juga dapat dijerat dengan Pasal 32 ayat (2) UU ITE.
• Koneksi ke UU PDP: Sejalan dengan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), penggunaan data pribadi secara melawan hukum dapat dikenai sanksi administratif hingga pidana penjara.

2. Delik Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik

Jika foto tersebut disertai dengan caption atau narasi yang menghina, pelaku berhadapan dengan pasal berlapis dalam UU ITE terbaru:

A. Pasal 27 ayat (3) – Konten Penghinaan

Pasal ini melarang distribusi informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik.

• Sanksi (Pasal 45 ayat 3): Pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000.

B. Pasal 27A – Menyerang Kehormatan

Ini adalah pasal baru dalam UU No. 1 Tahun 2024 yang lebih spesifik mengatur tindakan menyerang kehormatan seseorang dengan cara menuduhkan suatu hal agar diketahui umum.

• Sanksi (Pasal 45 ayat 4): Pidana penjara paling lama 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp400.000.000. (Catatan: Terdapat penyesuaian sanksi dalam versi terbaru untuk menjaga proporsionalitas hukum).

Baca Juga :  Runtuhnya "Benteng Toleransi": Mengapa Kota Kupang Terpental dari 10 Besar IKT 2025?

3. Komplikasi Hukum Jika Konten Bersifat Asusila

Jika foto yang disebarkan mengandung unsur ketelanjangan atau melanggar norma kesusilaan (seperti kasus revenge porn), maka ancaman hukumannya melonjak drastis:

• Pasal 27 ayat (1) UU ITE: Melarang penyebaran konten yang melanggar kesusilaan.
• Sanksi (Pasal 45 ayat 1): Pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda hingga Rp1.000.000.000.

Lapisan Hukum Lainnya (Multidoctrine)

Selain UU ITE, pelaku juga dapat dijerat oleh instrumen hukum lain secara bersamaan:

1. UU Hak Cipta (UU No. 28/2014): Foto adalah karya cipta. Menyebarkan foto untuk kepentingan komersial atau yang merugikan hak ekonomi/moral pencipta tanpa izin dapat dituntut secara pidana.
2. KUHP Baru (UU No. 1/2023): Mengatur delik fitnah dan pencemaran nama baik secara umum (berlaku efektif bertahap).
3. UU TPKS (UU No. 12/2022): Jika konten yang disebarkan bersifat seksual non-konsensual, pelaku dapat dijerat pidana kekerasan seksual berbasis elektronik.

Baca Juga : Memahami Dinamika Mutasi PPPK: Peluang di Balik Perampingan Organisasi

Tips Aman Ber-Media Sosial:

"Jarimu adalah harimaumu." Sebelum mengunggah foto orang lain, pastikan Anda:

1.     Meminta izin secara tertulis atau eksplisit kepada subjek foto.

2.     Menghindari kata-kata yang bersifat menghakimi, melabeli, atau menghina.

3.     Memahami bahwa menghapus unggahan tidak menghapus jejak digital yang sudah terekam (screenshot) sebagai alat bukti sah di pengadilan.

Kesimpulan: Hukum di Indonesia semakin ketat dalam melindungi ruang digital. Menyebarkan foto tanpa izin bukan sekadar masalah etika, melainkan pelanggaran hukum serius yang bisa berakhir di balik jeruji besi. Jadilah pengguna internet yang bijak dan menghargai privasi orang lain.

Di sini, agama tidak berdiri sendiri di atas mimbar, melainkan dijaga ketat oleh garis batas dan stabilitas kekuasaan.

Baca Juga Artikel Sejarah Lainnya : Dari Mau Hau ke Umbu Mehang Kunda: Menelusuri Jejak Sejarah Pintu Langit Matawai Amahu

Bukan Toleransi, Tapi Stabilitas

Dalam praktik pemerintahan kolonial, baik Belanda maupun Portugis menganut semacam "pakta non-agresi" dalam hal misi agama. Prinsipnya sederhana: wilayah yang sudah dikatolikkan tidak perlu diganggu oleh zending Protestan, dan sebaliknya.

Langkah ini diambil bukan karena kedua penguasa tersebut menjunjung tinggi toleransi beragama seperti yang kita pahami hari ini. Saat itu, stabilitas politik jauh lebih berharga daripada jumlah jemaat. Berebut umat hanya akan memicu gesekan sosial yang merugikan arus logistik dan administrasi kolonial. Agama, dalam hal ini, dijinakkan untuk menjadi instrumen kontrol sosial.

Paradoks Timor Barat: Dukungan Belanda untuk SVD

Menariknya, situasi di Timor Barat tidak sehitam-putih "Protestan melawan Katolik." Meskipun berada di bawah kendali Belanda yang identik dengan Protestan, pemerintah kolonial tetap memberikan ruang bagi misi Katolik.

Baca Juga Artikel Sejarah Lainnya : Hera: Ratu Para Dewa dan Pelindung Kesetiaan dalam Mitologi Yunani

Hal ini terlihat jelas dari dukungan terhadap Societas Verbi Divini (SVD), sebuah kongregasi yang lahir di Steyl, sebuah desa kecil yang secara geografis berada di perbatasan Jerman-Belanda. Para misionaris SVD dikirim ke Flores dan sebagian Timor untuk melayani komunitas Katolik yang sudah ada. Namun, ada satu syarat mutlak: semua pergerakan mereka harus tetap berada di bawah radar dan pengawasan ketat birokrasi Belanda.

Strategi "Penempatan Silang": Pejabat vs Mayoritas

Salah satu fragmen sejarah yang paling menarik terungkap dalam wawancara saya dengan antropolog ternama, Prof. Nico Schulte Nordholt, di Leiden pada tahun 2019. Ia memaparkan sebuah strategi unik yang digunakan pemerintah kolonial untuk menjaga jarak kekuasaan: menempatkan pejabat yang beragama berbeda dengan mayoritas penduduk setempat.

Baca Juga Artikel Sejarah Lainnya : Sang Arsitek dalam Senyap: 10 Sisi Tak Lazim L.B. Moerdani yang Menggetarkan Sejarah

Strategi ini bertujuan untuk mencegah "konflik kepentingan" dan memastikan bahwa pejabat tersebut tidak menjadi terlalu bias atau terlibat dalam politik praktis gereja lokal. Contoh nyata dari kebijakan ini adalah ayah Prof. Nico sendiri, Herman Gerrit Schulte Nordholt. Sebagai seorang penganut Protestan yang taat, ia justru ditempatkan sebagai Kontrolir di Kefamenanu, wilayah yang memiliki basis Katolik kuat.

Di sinilah Prof. Nico tumbuh besar sebagai "ana-ana Benpasi," menyaksikan langsung bagaimana ayahnya menavigasi kekuasaan di tengah masyarakat yang berbeda keyakinan, yang kemudian ia tuangkan dalam karya monumentalnya tentang sistem perpolitikan Atoni Meto.

Birokrasi Iman: Izin Sebelum Berkhotbah

Setiap jengkal pergerakan misi, baik Katolik maupun Protestan, terikat pada jalur pelayaran dan keputusan administratif. Tidak ada pastor atau penginjil yang bisa langsung terjun ke lapangan begitu turun dari kapal. Mereka wajib mengantongi surat izin resmi dari pemerintah Belanda.

Baca Juga Artikel Sejarah Lainnya : Jejak Cendana di Garis Perbatasan: Mengapa Timor Terbelah dan Flores Berwajah Portugis?

Sebagai bukti betapa ketatnya administrasi ini, sebuah arsip koran tahun 1937 mencatat pengumuman penempatan para imam SVD. Pengumuman tersebut menegaskan bahwa Residen Timor secara resmi meminta pengakuan bagi para rohaniwan ini dalam menjalankan tugas mereka:

"Residen Timor en Onderhoorigheden diminta untuk mengakui para imam berikut dalam pelaksanaan tugas gerejawi mereka..."

Daftar tersebut mencakup nama-nama seperti H. Schroeder (pindah ke Rianwoloe), C. P. Martens (ke Hallilulik), hingga W. van Bekkum yang nantinya menjadi tokoh besar di Ruteng. Mereka bukan sekadar utusan gereja, melainkan individu-individu yang operasionalnya "disahkan" oleh negara.

Kesimpulan

Sejarah ini mengingatkan kita bahwa narasi konflik agama yang terkadang dihembuskan di Timor seringkali melupakan akar sejarahnya. Ketegangan yang mungkin muncul saat ini bukanlah warisan alami, melainkan sering kali merupakan sisa-sisa dari cara penguasa masa lalu mengatur batas-batas identitas demi kepentingan politik. Di Timor, sejarah agama adalah sejarah tentang bagaimana manusia mencari Tuhan di tengah labirin birokrasi kolonial.

Sejarah besar sering kali lahir dari goresan pena di atas selembar kertas ribuan kilometer jauhnya. Di Lisabon, pada 20 April 1859, dua kekuatan kolonial besar—Belanda dan Portugis—menandatangani kesepakatan yang selamanya mengubah peta sosiokultural Nusantara Timur. Dokumen itu bernama Traktat Lisabon.

Perjanjian inilah yang menjadi jawaban mengapa hari ini kita mengenal negara Timor Leste yang terpisah dari Timor Barat (NTT), serta mengapa denyut nadi Katolik dan nama-nama seperti Da Costa, De Rosari, atau Gomes begitu kental di Flores Timur dan Noemuti.

Baca Juga Artikel Sejarah Lainnya : Dari Mau Hau ke Umbu Mehang Kunda: Menelusuri Jejak Sejarah Pintu Langit Matawai Amahu

1. Diplomasi Cendana dan Uang Tebusan 200.000 Gulden

Pada abad ke-19, wilayah Timor dan Solor menjadi saksi tumpang tindihnya klaim antara Belanda (VOC yang kemudian diambil alih Pemerintah Hindia Belanda) dan Portugis. Persaingan ini bukan tanpa alasan; Pulau Timor adalah penghasil kayu cendana terbaik di dunia.

Namun, mengelola koloni yang terpencar-pencar sangat tidak efisien bagi kedua negara. Portugis saat itu sedang mengalami kesulitan keuangan, sementara Belanda ingin mengonsolidasikan kekuasaannya di wilayah yang lebih padat di barat.

Melalui Pasal 9 Traktat Lisabon, terjadi sebuah "transaksi" besar: Belanda membayar 200.000 gulden kepada Portugis. Sebagai imbalannya, Portugis menyerahkan klaimnya atas Flores, Solor, Adonara, Lembata, Pantar, dan Alor kepada Belanda.

2. Misteri Larantuka dan Noemuti: "Portugis Hitam" yang Tertinggal

Pertanyaan Anda mengenai tradisi Katolik yang kuat di Larantuka (Flores Timur) dan Noemuti (Timor Tengah Utara) berakar pada keberadaan kaum Topasses atau yang sering dijuluki "Portugis Hitam" (Larantuqueiros).

Baca Juga Artikel Sejarah Lainnya : Hera: Ratu Para Dewa dan Pelindung Kesetiaan dalam Mitologi Yunani

Mereka adalah keturunan campuran antara pelaut Portugis dengan penduduk lokal di Solor dan Flores. Meskipun secara resmi wilayah ini diserahkan kepada Belanda pada 1859, akar budayanya sudah tertanam sejak abad ke-16 melalui misi Ordo Dominikan.

• Di Larantuka: Sebelum Traktat Lisabon, Larantuka adalah pusat pertahanan Portugis. Tradisi Semana Santa (Pekan Suci) yang megah hingga hari ini adalah warisan langsung dari masa itu.
• Di Noemuti: Wilayah ini dulunya merupakan enklave Portugis di tengah wilayah Belanda (mirip Oecusse). Traktat Lisabon (Pasal 3) awalnya menetapkan Noemuti sebagai bagian Portugis, namun dalam penyesuaian batas selanjutnya di tahun 1904, Noemuti akhirnya menjadi bagian dari wilayah Belanda (sekarang Indonesia), namun masyarakatnya tetap memegang teguh identitas Katolik dan marga-marga Portugis mereka.

3. Oecusse: Secuil Timor Leste di Jantung Timor Barat

Mengapa ada wilayah Timor Leste (Oecusse-Ambeno) yang justru berada di dalam wilayah Indonesia? Pasal 2 dan 3 Traktat Lisabon adalah penyebabnya. Belanda mengakui Oecusse sebagai enklave milik Portugis karena wilayah tersebut merupakan tempat pertama kalinya Portugis mendarat di Timor pada tahun 1515 (di Lifau). Bagi Portugis, Oecusse memiliki nilai historis dan emosional yang tinggi, sehingga mereka bersikeras mempertahankannya meski secara geografis terpisah dari wilayah Dili (Timor Timur).

Baca Juga Artikel Sejarah Lainnya : Sang Arsitek dalam Senyap: 10 Sisi Tak Lazim L.B. Moerdani yang Menggetarkan Sejarah

4. Ringkasan Pembagian Wilayah Traktat Lisabon 1859

Berikut adalah struktur pembagian wilayah berdasarkan pasal-pasal dalam traktat tersebut:

Penutup: Warisan yang Melampaui Batas Negara

Traktat Lisabon bukan sekadar pembagian tanah, melainkan pembagian identitas. Pasal 10 dalam perjanjian tersebut secara khusus menjamin kebebasan beragama. Inilah mengapa ketika Belanda (yang mayoritas Protestan) mengambil alih Flores dari Portugis (Katolik), mereka tidak menghapus tradisi Katolik di sana.

Baca Juga Artikel Sejarah Lainnya : Poseidon, Kisah Asmara dan Skandal Sang Dewa Penguasa Lautan yang Temperamen

Hari ini, perbedaan antara Timor Barat dan Timor Leste mungkin terlihat dari paspor yang berbeda, namun jika Anda berjalan di pasar Atambua atau Dili, dan mendengar nama marga yang sama serta doa-doa yang serupa di gereja, Anda akan sadar bahwa sejarah 1859 masih hidup di sana.

Referensi:

• Bataviaasch Handelsblad, Edisi Sabtu, 13 Agustus 1859.
• Hagerdal, Hans. (2012). Lords of the Terrestrial, Lords of the Sea: A Political History of Timor to 1600.
• Boxer, C.R. (1947). The Topasses of Timor.

Prof. Dr. Drs. Cornelis Lay, M.A. (6 September 1959 – 5 Agustus 2020) adalah seorang akademisi, ilmuwan politik, dan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM). Ia dikenal luas sebagai pakar politik Indonesia yang memiliki kedekatan intelektual dengan pemikiran Sukarno serta menjadi penasihat politik kepercayaan Presiden ke-5 RI, Megawati Soekarnoputri, dan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Kehidupan Awal dan Pendidikan

Cornelis Lay lahir di Kupang, Nusa Tenggara Timur, pada 6 September 1959. Ia menamatkan pendidikan menengahnya di SMA Negeri 1 Kupang (dahulu SMA Negeri 173 Kupang) pada tahun 1979.

Profil : Profil Emanuel Melkiades Laka Lena

Ia melanjutkan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada dan memperoleh gelar Bachelor of Arts (B.A.) dari Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol UGM pada tahun 1984. Gelar Doktorandus (Drs.) ia raih di jurusan yang sama pada tahun 1987. Pendidikan pascasarjana ia tempuh di St. Mary's University, Halifax, Kanada, di mana ia memperoleh gelar Master of Arts (M.A.) dalam bidang International Development Studies pada tahun 1992.

Karier Akademis

Cornelis memulai karier sebagai staf pengajar di almamaternya, Fisipol UGM, sekaligus menjadi peneliti di Pusat Antar Universitas (PAU) Studi Sosial. Dalam lingkungan akademik, ia pernah menduduki berbagai jabatan strategis, antara lain:

• Kepala Unit Penelitian Fisipol UGM.
• Pembantu Dekan III Bidang Penelitian dan Kerja Sama (2008–2010).
• Peneliti di Pusat Studi Asia Pasifik (PSAP) UGM (sejak 2009).
• Kepala Research Center for Politics and Government (PolGov) (sejak 2016).

Sebagai akademisi internasional, ia tercatat pernah menjadi peneliti tamu di berbagai universitas ternama dunia, seperti Flinders University (Australia), Agder College University (Norwegia), Massachusetts University (Amerika Serikat), dan KITLV (Belanda).

Baca Juga : Inilah Profil Lengkap 6 Tokoh Nasional yang Dianugerahkan Presiden Joko Widodo Sebagai Pahlawan Nasional Tahun 2020

Pengukuhan Guru Besar

Pada 6 Februari 2019, ia dikukuhkan sebagai Guru Besar Fisipol UGM. Dalam upacara pengukuhan di Balai Senat UGM, ia menyampaikan orasi ilmiah monumental berjudul "Jalan Ketiga Peran Intelektual: Konvergensi Kekuasaan dan Kemanusiaan". Pidato tersebut merefleksikan pergulatan batin seorang intelektual yang terlibat dalam lingkar kekuasaan namun tetap berusaha menjaga integritas kemanusiaan.

Kiprah Politik dan Intelektual

Cornelis dikenal sebagai sosok "jembatan" antara dunia akademik dan realitas politik praktis. Kedekatannya dengan ideologi Marhaenisme membawanya aktif dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) semasa mahasiswa dan kemudian menjadi tim ahli Persatuan Alumni (PA) GMNI.

Baca Juga : Profil Andreas Anangguru Yewangoe

Peran di Pemerintahan

• Kantor Wakil Presiden: Saat Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai Wakil Presiden RI (2000–2004), Cornelis ditunjuk sebagai Kepala Biro Politik dan Pemerintahan Dalam Negeri.
• Tim Pemenangan Jokowi-JK: Pada Pilpres 2014, ia dipercaya menjadi Ketua Tim Ahli dan Pakar Politik Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
• Penulis Pidato Kepresidenan: Ia merupakan sosok di balik teks pidato pelantikan Presiden Joko Widodo pada 20 Oktober 2014.

Ia sering disebut sebagai "Think Tank" PDI Perjuangan dan orang kepercayaan Megawati Soekarnoputri yang berperan penting di balik layar dalam merumuskan strategi politik nasional.

Publikasi Terpilih

Cornelis Lay produktif dalam menulis buku dan jurnal ilmiah. Beberapa karyanya yang signifikan antara lain:

• From Populism to Democratic Polity, Problems and Challenges in Solo, Indonesia (2013) – ditulis bersama Prof. Pratikno.
• The Politics of Welfare: Contested Welfare Regimes in Indonesia (2018) – sebagai editor bersama Wawan Mas'udi.
• Hometown Volunteers: A Case Study of Volunteers Organizations in Surakarta Supporting Joko Widodo's Presidential Campaign (2018) – dimuat dalam Copenhagen Journal of Asian Studies.

Kehidupan Pribadi dan Wafat

Cornelis menikah dengan Jeanne Cynthia Lay Lokollo dan dikaruniai dua orang anak, Dhiera Anarchy Rihi Lay dan Dhivana Anarsya Ria Lay.

Baca Juga : Hercules vs John Kei: Dua "Penguasa Jalanan" Jakarta dan Jejak Kekuasaan Dunia Bawah Tanah

Ia meninggal dunia pada Rabu, 5 Agustus 2020, pukul 04.00 WIB di Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta, pada usia 60 tahun. Kepergiannya dianggap sebagai kehilangan besar bagi dunia ilmu politik Indonesia, di mana ia dikenang sebagai intelektual yang mampu memadukan teori politik dengan etika kekuasaan.

Kehidupan Awal dan Pendidikan

Andreas Anangguru Yewangoe lahir di Sumba, Nusa Tenggara Timur, dari pasangan Lakimbaba dan Kuba Yowi. Berdasarkan tradisi setempat, sejak usia tujuh bulan ia diasuh oleh orang tua angkatnya, Pdt. S.M. Yewangoe dan Leda Kaka. Kehidupan masa kecilnya dihabiskan dalam kesederhanaan sebagai anak petani sekaligus anak pendeta desa, yang kemudian menumbuhkan cita-citanya untuk melayani di bidang teologi.

Baca Juga : Profil Emanuel Melkiades Laka Lena

Riwayat Pendidikan

• Sekolah Rakyat Masehi, Mamboru (1951–1957): Pendidikan dasar.
• Sekolah Menengah Kristen, Waikabubak (1957–1963): Pendidikan menengah.
• Sekolah Tinggi Teologi (STT) Jakarta (1963–1969): Meraih gelar sarjana teologi. Selama di Jakarta, ia aktif dalam Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI).
• Universitas Vrije, Amsterdam, Belanda (1979): Meraih gelar Doktorandus Teologi.
• Universitas Vrije, Amsterdam, Belanda (1987): Meraih gelar Doktor Teologi dengan disertasi fenomenal berjudul "Theologia Crucis in Asia: Asian Christian Views on Suffering in the Face of Overwhelming Poverty and Multifaceted Religiosity in Asia".

Karier Akademik dan Gerejawi

Yewangoe memulai pelayanannya sebagai pendeta di Gereja Kristen Sumba (GKS) pada tahun 1969. Karier akademisnya dimulai ketika ia menjadi dosen Teologi Sistematika di Akademi Theologia Kupang (sekarang UKAW) pada 1971.

Baca Juga : Sang Pamong dari Batutua: Jejak Pengabdian Daniel Adoe untuk Kota Kasih

Pada usia yang relatif muda (27 tahun), ia terpilih menjadi Rektor Akademi Theologia Kupang (1972–1976). Sekembalinya dari studi doktoral, ia kembali dipercaya memimpin institusi tersebut yang telah berkembang menjadi Universitas Kristen Artha Wacana (UKAW) selama dua periode (1990–1998).

Di tingkat nasional, Yewangoe menjadi sosok sentral dalam gerakan ekumenis di Indonesia:

• Ketua PGI (2000–2004)
• Ketua Umum PGI (2004–2014) selama dua masa jabatan.
• Dosen Teologi Sistematika di STT Jakarta sejak tahun 2001.

Pemikiran: Theologia Crucis di Asia

Kontribusi pemikiran terbesar Yewangoe terletak pada upayanya mengontekstualisasikan teologi Kristen dalam realitas Asia, khususnya Indonesia. Dalam disertasinya, ia mengembangkan konsep Teologi Salib (Theologia Crucis). Ia berargumen bahwa di tengah kemiskinan yang luar biasa dan kemajemukan agama di Asia, penderitaan Kristus di salib memberikan makna bagi penderitaan rakyat. Baginya, gereja harus hadir dan menderita bersama rakyat (solidaritas), bukan menjadi institusi yang eksklusif.

Baca Juga : Hercules vs John Kei: Dua "Penguasa Jalanan" Jakarta dan Jejak Kekuasaan Dunia Bawah Tanah

Ia juga dikenal sebagai pembela Pancasila yang gigih. Menurutnya, Pancasila adalah "rumah bersama" yang memungkinkan kerukunan antarumat beragama di Indonesia tetap terjaga.

Organisasi dan Jabatan Lain

Sepanjang kariernya, Yewangoe menduduki berbagai posisi strategis, di antaranya:

• Anggota Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) (2018–sekarang).
• Penasihat Reformed Ecumenical Council (1992–1996).
• Pengurus International Reformed Theological Institutions (IRTI), Leiden.
• Moderator kelompok Keesaan, Teologi, dan Misi dari Dewan Gereja-gereja Asia (CCA).
• Anggota Majelis Sinode Gereja Masehi Injili di Timor (GMIT).

Karya Tulis Pilihan

Yewangoe merupakan penulis produktif yang rutin mengisi kolom di berbagai media massa, termasuk Suara Pembaruan. Beberapa karya tulisnya meliputi:

• Theologia Crucis di Asia: Pandangan Kristen Asia tentang Penderitaan (1987)
• Pendamaian (1983)
• Pengantar Sejarah Dogma Kristen (2001)
• Agama dan Kerukunan (2002)
• Iman, Agama, dan Masyarakat dalam Negara Pancasila (2002)
• Lea (2002)
• Tidak Ada Negara Agama (2009)

Kehidupan Pribadi

Andreas Anangguru Yewangoe menikah dengan Petronella Lejloh. Pasangan ini dikaruniai dua orang anak: Yudhistira Gresko Umbu Turu Bunosoru (lahir 1972) dan Anna Theodore Yewangoe (lahir 1980).

Baca Juga : Honey Liwe dalam Menjaga Api Mimpi Anak NTT di Tengah Keterbatasan

Referensi:

• Profil Tokoh Kristen Indonesia, BPK Gunung Mulia.
• Arsip Kepengurusan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI).
• Yewangoe, A.A. (1987). Theologia Crucis in Asia. Amsterdam: Vrije Universiteit.