Agama di Bawah Bayang-Bayang Garis Perbatasan: Bagaimana Kolonialisme Membelah Timor

Peta keagamaan di Pulau Timor bukanlah sekadar hasil dari "panggilan iman" yang murni, melainkan produk dari tinta diplomasi dan batas wilayah kekuasaan kolonial. Pembagian Timor antara Belanda (Barat) dan Portugis (Timur) secara otomatis menciptakan demarkasi spiritual: wilayah Portugis tumbuh sebagai kantong Katolik yang kuat, sementara wilayah Belanda menjadi basis misi Protestan.

Di sini, agama tidak berdiri sendiri di atas mimbar, melainkan dijaga ketat oleh garis batas dan stabilitas kekuasaan.

Baca Juga Artikel Sejarah Lainnya : Dari Mau Hau ke Umbu Mehang Kunda: Menelusuri Jejak Sejarah Pintu Langit Matawai Amahu

Bukan Toleransi, Tapi Stabilitas

Dalam praktik pemerintahan kolonial, baik Belanda maupun Portugis menganut semacam "pakta non-agresi" dalam hal misi agama. Prinsipnya sederhana: wilayah yang sudah dikatolikkan tidak perlu diganggu oleh zending Protestan, dan sebaliknya.

Langkah ini diambil bukan karena kedua penguasa tersebut menjunjung tinggi toleransi beragama seperti yang kita pahami hari ini. Saat itu, stabilitas politik jauh lebih berharga daripada jumlah jemaat. Berebut umat hanya akan memicu gesekan sosial yang merugikan arus logistik dan administrasi kolonial. Agama, dalam hal ini, dijinakkan untuk menjadi instrumen kontrol sosial.

Paradoks Timor Barat: Dukungan Belanda untuk SVD

Menariknya, situasi di Timor Barat tidak sehitam-putih "Protestan melawan Katolik." Meskipun berada di bawah kendali Belanda yang identik dengan Protestan, pemerintah kolonial tetap memberikan ruang bagi misi Katolik.

Baca Juga Artikel Sejarah Lainnya : Hera: Ratu Para Dewa dan Pelindung Kesetiaan dalam Mitologi Yunani

Hal ini terlihat jelas dari dukungan terhadap Societas Verbi Divini (SVD), sebuah kongregasi yang lahir di Steyl, sebuah desa kecil yang secara geografis berada di perbatasan Jerman-Belanda. Para misionaris SVD dikirim ke Flores dan sebagian Timor untuk melayani komunitas Katolik yang sudah ada. Namun, ada satu syarat mutlak: semua pergerakan mereka harus tetap berada di bawah radar dan pengawasan ketat birokrasi Belanda.

Strategi "Penempatan Silang": Pejabat vs Mayoritas

Salah satu fragmen sejarah yang paling menarik terungkap dalam wawancara saya dengan antropolog ternama, Prof. Nico Schulte Nordholt, di Leiden pada tahun 2019. Ia memaparkan sebuah strategi unik yang digunakan pemerintah kolonial untuk menjaga jarak kekuasaan: menempatkan pejabat yang beragama berbeda dengan mayoritas penduduk setempat.

Baca Juga Artikel Sejarah Lainnya : Sang Arsitek dalam Senyap: 10 Sisi Tak Lazim L.B. Moerdani yang Menggetarkan Sejarah

Strategi ini bertujuan untuk mencegah "konflik kepentingan" dan memastikan bahwa pejabat tersebut tidak menjadi terlalu bias atau terlibat dalam politik praktis gereja lokal. Contoh nyata dari kebijakan ini adalah ayah Prof. Nico sendiri, Herman Gerrit Schulte Nordholt. Sebagai seorang penganut Protestan yang taat, ia justru ditempatkan sebagai Kontrolir di Kefamenanu, wilayah yang memiliki basis Katolik kuat.

Di sinilah Prof. Nico tumbuh besar sebagai "ana-ana Benpasi," menyaksikan langsung bagaimana ayahnya menavigasi kekuasaan di tengah masyarakat yang berbeda keyakinan, yang kemudian ia tuangkan dalam karya monumentalnya tentang sistem perpolitikan Atoni Meto.

Birokrasi Iman: Izin Sebelum Berkhotbah

Setiap jengkal pergerakan misi, baik Katolik maupun Protestan, terikat pada jalur pelayaran dan keputusan administratif. Tidak ada pastor atau penginjil yang bisa langsung terjun ke lapangan begitu turun dari kapal. Mereka wajib mengantongi surat izin resmi dari pemerintah Belanda.

Baca Juga Artikel Sejarah Lainnya : Jejak Cendana di Garis Perbatasan: Mengapa Timor Terbelah dan Flores Berwajah Portugis?

Sebagai bukti betapa ketatnya administrasi ini, sebuah arsip koran tahun 1937 mencatat pengumuman penempatan para imam SVD. Pengumuman tersebut menegaskan bahwa Residen Timor secara resmi meminta pengakuan bagi para rohaniwan ini dalam menjalankan tugas mereka:

"Residen Timor en Onderhoorigheden diminta untuk mengakui para imam berikut dalam pelaksanaan tugas gerejawi mereka..."

Daftar tersebut mencakup nama-nama seperti H. Schroeder (pindah ke Rianwoloe), C. P. Martens (ke Hallilulik), hingga W. van Bekkum yang nantinya menjadi tokoh besar di Ruteng. Mereka bukan sekadar utusan gereja, melainkan individu-individu yang operasionalnya "disahkan" oleh negara.

Kesimpulan

Sejarah ini mengingatkan kita bahwa narasi konflik agama yang terkadang dihembuskan di Timor seringkali melupakan akar sejarahnya. Ketegangan yang mungkin muncul saat ini bukanlah warisan alami, melainkan sering kali merupakan sisa-sisa dari cara penguasa masa lalu mengatur batas-batas identitas demi kepentingan politik. Di Timor, sejarah agama adalah sejarah tentang bagaimana manusia mencari Tuhan di tengah labirin birokrasi kolonial.