Kita bisa gabung untuk mengetahui rencana ini secara pasti pada salah satu grup facebook (fb) bernama account, BRANTAS (Barisan Rakyat Anti Tambang di Sumba) yang di-share oleh Aristho Umbu Sabaora Jr (15/07/2011 at 4.50 pm).
Secara logika hal ini terasa aneh apalagi yang terlibat di dalamnya adalah komunitas intelektual. Mahasiswa diajak untuk melakukan aksi bunuh diri massal sebagai wujud totalitas perjuangan menolak usaha pertambangan. Tidak tanggung-tanggung seratus orang diminta sebagai “martir” dalam aksi bunuh diri massal tersebut tanggal 1 Januari 2012.
Logika tindakan ini amat bodoh. Tapi tidak bagi mereka yang berjuang. Ini adalah solusi terakhir untuk membuka mata pengambil kebijakan. Antony Awang, salah satu member grup itu, menanggapi diskusi penolakan saya dengan memberi comment, “Seorang pahlawan tidak harus menikmati hasil perjuangannya.” Menarik apa yang telah dikatakannya itu.
Baca Juga : Siapa Mau Uji Nyali Jadi Orang Jujur?
Rasanya sulit kita temukan pemimpin seperti itu masa kini. Pemimpin seharusnya menjadi pahlawan. Artinya, ia harus berjuang tanpa pamrih walau harus mengorbankan jiwa raga sekalipun. Lepas dari nilai heroisme itu, hemat saya, anak zaman masa kini harus bertindak lebih cerdas. Tidak perlu bertindak radikalis dan emosional. Dengan bertindak demikian, malahan kita menyela diri sendiri sebelum tujuan tercapai.
Walau rencana ini memang belum hadir ke permukaan, ada baiknya kita waspada. Jangan sampai ada yang menjadi korban “mati konyol” karena ketidakpekaan kita melihat gejala massif seperti ini. Dengan demikian, kita perlu menemukan baik niat maupun motif dari rencana aksi bunuh diri massal mereka.
Pertanyaannya. Apakah cara pragmatis ini sebagai solusi yang tepat? Apakah tindakan demikian bisa menghentikan kegiatan pertambangan? Kemudian apa penyebabnya sehingga masalah mengerucut dan berujuang pada ajakan bunuh diri massal?
Titik Buntu
Aksi yang direncanakan oleh kaum muda/mahasiswa/aktivis lingkungan dengan menawarkan “bunuh diri massal” untuk menolak tambang sungguh disesalkan. Bisa dikatakan mereka telah menemukan titik buntu.
Secara teoretis bunuh diri ialah perbuatan untuk menamatkan hayat atau perbuatan memusnahkan diri, biasanya karena enggan berhadapan dengan suatu perkara yang dianggap tidak bisa ditangani. Penyebabnya banyak yang melatarbelakangi aksi bunuh diri itu.
Bunuh diri yang direncanakan oleh sekolompok kaum muda/mahasiswa/aktivis lingkungan hidup ini karena polemik tambang Wanggameti-Sumba Timur. Perdebatan seputar tambang Wanggameti sudah tersiar luas di berbagai media, termasuk harian ini. Namun begitu, beragam aksi protes mereka sepertinya tak digubris oleh pemerintah.
Sementara itu, kegiatan penambangan terus berlangsung di Wanggameti di bawah kendali PT Fathi Resources Jakarta. Protes terus berkembang. Bahkan masyarakat di bumi Matawai Amahu Pada Njara Hamu secara tegas menolak eksploitasi tersebut. Penolakan itu memiliki alasan yang mendasar.
Baca Juga : Seperti Apa Manifesto Politik Ala Kristiani?
Dasarnya jelas, sejarah telah membuktikan, usaha pertambangan berkontribusi besar terhadap kerusakan lingkungan. Selain itu, usaha pertambangan berisiko atau memberi dampak susulan terhadap kerusakan ekosistem dan merusak tatanan sosial-ekologis di tempat tersebut. Mereka bersikap keras karena tidak mau pengalaman buruk daerah lain terjadi di bumi Marapu.
Apa yang bisa diperoleh dari usaha pertambangan itu? Maria D Parera menulis dalam kolom opini Pos Kupang (PK) (24/09/2009), Belajar dari Sejarah Pertambangan, menyajikan ungkapan penyesalan perempuan di Molo Utara, Kabupaten Timur Tengah Selatan (TTS), bahwa usaha pertambangan itu “ibarat orang olah kayu, pemerintah dapat papan, kami (masyarakat) dapat serbuk”.
Bagi pemerintah, kegiatan pertambangan adalah salah satu alternatif sumber devisa atau PAD. Sehingga pemerintah welcome terhadap tawaran investor (pemilik modal). Dan untuk melanggengkan “misi” kedua pihak tersebut (pejabat dan investor), maka diterbitkan berbagai regulasi yang terkesan instan.
Penolakan kian getol ini oleh para aktivis lingkungan Sumba Timur karena adanya ancaman yang potensial di masa datang. Seperti yang ditulis Umbu Rihimeha (PK,26/07/2010), bahwa sesuai SK Penunjukan Menteri Kehutanan nomor: 576/Kpts-11/1998, tanggal 3 Agustus 1998, luas kawasan TN (taman nasional) adalah 47.014 Ha. Kawasan hutan ini adalah kawasan potensial tangkapan air paling besar bagi warga Sumba Timur, dan menghasilkan beberapa sungai besar yang mengalir dan mengairi hampir 75% Pulau Sumba Timur.
Kerusakan pada kawasan ini jelas sangat mempengaruhi ketersediaan air bagi kebutuhan makhluk hidup di Pulau Sumba. Ihwal inilah yang memang benar-benar dikhawatirkan oleh masyarakat Sumba Timur pada umumnya.
Baca Juga : Jangan Larang Guru Berpolitik
PT Fathi Resources bisa saja berargumen proyek pertambangan bukan dilakukan dalam wilayah TN Lai Wanggi Wanggameti. Tetap saja, kegiatan penambangan itu berkontribusi terhadap kerusakan ekosistem di lokasi sekitar kegiatan penambangan.
Ketika daya upaya otak tidak mampu untuk memecahkan masalah seperti ini. Lalu, keserakahan, egoisme, keangkuhan, emosional menguasa diri, manusia perlu mengenakan senjata hati. Kata pepatah, suara hati adalah suara Tuhan.
Jika demikian, rencana aksi bunuh diri massal yang ditawarkan kaum muda kita adalah solusi yang tepat? Ini justru menimbulkan masalah baru. Bukankah gerbang ruang publik telah dibuka lebar-lebar oleh energi demokrasi?
Kaum muda/mahasiswa/aktivis lingkungan sebenarnya tidak berjuang sendirian. Ada dukungan dari Walhi NTT yang menolak tambang Wanggameti (PK, 15/05/2010). Dukungan serupa datang dari gabungan Komisi DPRD Sumba Timur (PK,5/07/2010).
Baca Juga : Dalam Konteks Demokrasi : Pemimpin Timbul karena Lingkungan Tidak karena Lahir atau Dilahirkan
Nada penolakan juga disampaikan oleh Emanuel Babu Eha, anggota DPD RI, pada saat seminar nasional tentang “Membongkar Mitos Kesejahteraan di Balik Usaha Pertambangan” yang diselenggarakan oleh GKS-JPIC Keuskupan Weetabula-JPIC -OFM Indonesia di Waingapu 4/06/2011. Beranjak dari beragam pernyataan penolakan tersebut, seyogyanya pemerintah perlu mengkaji ulang kebijakan di usaha pertambangan tersebut.
Kekisruhan seputar usaha tambang di Wanggameti telah membuat banyak orang berbeda pendapat. Namun jika perbedaan itu harus melahirkan korban nyawa, itu adalah dampak yang fatal. Kami sebagai masyarakat tetap menaruh asa kepada pejabat daerah, baik pejabat eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Kami yakin bapak/ibu sekalian masih memiliki hati nurani.*
Penulis Bonefasius Sambo
Artikel ini sudah dimuat di Pos Kupang
No comments:
Post a Comment
Kami sangat menghargai pendapat Anda namun untuk kebaikan bersama mohon berkomentarlah dengan sopan!